Gandung Pardiman, Penyambung Lidah Rakyat Yogyakarta

Masyarakat Yogyakarta tahu Gandung Pardiman (55) adalah sosok politisi yang nada bicaranya berapi-api. Contohnya, ia pernah tampil di panggung "Sidang Rakyat" yang dimotori para lurah dan pamong desa se-DIY di halaman DPRD DIY, beberapa waktu lalu.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR yang juga mantan Wakil Ketua DPRD DIY ini, mengatakan, "Kirimkan ya Tuhan malaikat untuk mengawal dan membimbing kami. Singkirkan iblis-iblis dan setan yang akan menggagalkan penetapan Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX untuk kembali menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY," kata Gandung yang juga Ketua DPD I Partai Golkar DIY ini.

Mantan guru di Gunungkidul ini, memang getol memperjuangkan keistimewaan DIY. Tekad bulat mengegolkan Sultan untuk kembali menjadi gubernur dan Paku Alam sebagai wakil gubernur, bakal dibawanya ke Jakarta. Ini untuk membuktikan kepada elite di pusat bahwa penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai pemimpin wilayah DIY adalah kehendak rakyat Yogyakarta.


Jargon "Sultanku Gubernurku, Paku Alam Wagubku. Kasih Sayang Bersatu Padu" adalah prinsip Gandung dan itu sudah menjadi harga mati. Sebab, itu merupakan tindak lanjut amanat Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar DIY belum lama ini.

"Kita akan menegaskan kepada Sultan HB X bahwa rakyat memang menghendaki Ngarso Dalem sebagai gubernur. Karena itu, kalau rakyat menghendaki Sultan ditetapkan lagi, ya Sultan maupun pemerintah pusat jangan berat hati. Jangan ledha-ledhe (ragu-ragu-Red)," kata Gandung, pria kelahiran 23 Februari 1953, yang dijuluki "gatotkaca" Golkar, dan penyambung lidah rakyat DIY.
Pemersatu Kader Partai

Rekonsiliasi dan bersatu. Itulah kata kunci yang dipegang oleh Gandung Pardiman untuk membangun kembali Partai Golkar menjadi partai politik nomor satu, tidak hanya di Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, tapi juga di seluruh Indonesia.

Kata itu ditekankan oleh Gandung setelah berhasil memenangi kembali persaingan kursi Ketua DPD Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 2009-2015.

"Untuk program jangka pendek, saya akan melakukan rekonsiliasi, seperti Munas DPP Partai Golkar di Riau lalu, karena hal itu penting untuk menyatukan seluruh kader partai. Kalau kita bisa bersatu, Partai Golkar akan jadi partai paling hebat di Indonesia," ujar Gandung yang juga duduk di Komisi IX DPR.

Dalam memimpin Partai Golkar DIY ke depan, Gandung merangkul semua pihak. Ini bukan sekadar slogan karena sudah dibuktikannya. Usai penghitungan suara pemilihan ketua DPD Partai Golkar DIY beberapa waktu lalu, pesaingnya Rahmad Pribadi langsung mendekati Gandung Pardiman untuk mengucapkan selamat.

Kedua orang itu bersalaman dan saling berangkulan, kemudian mengangkat tangan bersama.
Kejadian itu mendapatkan tepuk tangan dari para hadirin terutama pendukung pria kelahiran Bantul, 25 Februari l953, ini.

Berantas Mafia Pajak

Gandung Pardiman adalah sosok antikorupsi. Ia mengatakan bahwa mafia pajak harus diberantas dengan cara mengubah sistem perpajakan yang selama ini diterapkan kepada wajib pajak. "Dengan cara itu, diharapkan mafia pajak bisa diberantas," katanya.

Ia memperkirakan kasus Gayus Tambunan hanya merupakan akibat dari suatu sebab yang sampai saat ini belum tersentuh dalam upaya memberantas mafia pajak.

Menurut Gandung, sistem perpajakan yang selama ini diterapkan dalam memungut pajak terhadap wajib pajak harus diganti, karena apabila masih diberlakukan, hanya akan mempersubur mafia pajak.

"Selama sistem pajak masih seperti sekarang, akan menyuburkan mafia pajak yang ada di institusi perpajakan. Testimoni Gayus itu hanya asapnya, dan apinya mesti ada, saya yakin itu ada. Salah satu contohnya, sistem dalam penghitungan pajak bagi wajib pajak," ucapnya.

Ia mengatakan, dalam menghitung pajak, bagian perpajakan mesti menghitung, dan diperoleh angka yang terlalu tinggi."Akibatnya, wajib pajak terkejut, dan terjadi tawar menawar, meskipun setelah dihitung kembali oleh petugas pajak, angkanya masih terlalu tinggi, sehingga kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Pajak, yang orang-orangnya itu juga," katanya.

Oleh karena itu, tutur dia, semua pihak yang terlibat dalam kasus mafia pajak harus ditindak, termasuk wajib pajak, siapa pun dia tanpa pandang bulu," katanya.

Sedangkan terkait dengan wacana pembubaran Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Gandung mengatakan, selama satgas ini bermanfaat dan tidak untuk pesanan-pesanan politik, dan sesuai dengan kewenangannya, satgas perlu dipertahankan.

"Selama Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bekerja sesuai dengan kewenangannya, itu sah-sah saja, tetapi kalau justru mengaduk-aduk penegak hukum formal yang diatur undang-undang, ya satgas dibubarkan saja," katanya.

Ia mengatakan, kinerja Satgas Pemberantasan Mafia Hukum telah melampaui kewenangannya.
"Kinerja satgas ini sudah melampaui kewenangannya, dan tidak berhak memanggil, maupun menghubungi seseorang yang sedang tersangkut perkara," katanya.

Menurut dia, kelakuan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tersebut tidak hanya melanggar kode etik penegakan hukum, tetapi sudah melanggar hukum. ***